Produk Perundang Undangan Republik Indonesia | ||||
|
| |||
Peraturan Pemerintah Tahun 2011 | ||||
Nomor | TENTANG | UNDUH * | ||
1 Tahun 2011 | PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN | |||
2 Tahun 2011 | PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS | |||
3 Tahun 2011 | PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA | |||
4 Tahun 2011 | PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA | |||
5 Tahun 2011 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM | |||
6 Tahun 2011 | PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM | |||
7 Tahun 2011 | PELAYANAN DARAH | |||
8 Tahun 2011 | ANGKUTAN MULTIMODA | |||
9 tahun 2011 | TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA | |||
10 Tahun 2011 | TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH | |||
11 Tahun 2011 | PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL | 1. pdf 2. lampiran pdf | ||
12 Tahun 2011 | PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA | 1. pdf 2. lampiran pdf | ||
13 Tahun 2011 | PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | 1. pdf 2. lampiran pdf | ||
14 Tahun 2011 | PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA | |||
15 Tahun 2011 | PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA | |||
16 Tahun 2011 | PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | |||
17 Tahun 2011 | PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA | |||
18 Tahun 2011 | PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN | |||
19 Tahun 2011 | PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA | |||
20 Tahun 2011 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA | |||
21 Tahun 2011 | PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH | |||
22 Tahun 2011 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN | |||
23 Tahun 2011 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI | 1. pdf | ||
24 Tahun 2011 | BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN | 1. pdf | ||
25 Tahun 2011 | PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA | 1. pdf | ||
26 Tahun 2011 | PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN KOTA PADANG DARI WILAYAH KECAMATAN PADANG BARAT KE WILAYAH KECAMATAN KOTOTANGAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT | 1. pdf 3. lampiran pdf | ||
27 Tahun 2011 | PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN KERINCI DARI WILAYAH KOTA SUNGAIPENUH KE WILAYAH KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI | 1. pdf 2. lampiran pdf | ||
28 Tahun 2011 | Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam | |||
29 Tahun 2011 | Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional | 1. pdf 3. lampiran pdf | ||
30 Tahun 2011 | Pinjaman Daerah | 1. pdf | ||
31 Tahun 2011 | Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa | 1. pdf | ||
32 Tahun 2011 | Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas | |||
33 Tahun 2011 | Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan | |||
34 Tahun 2011 | TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN | |||
36 Tahun 2011 | JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM AGUNG DAN HAKIM | |||
37 Tahun 2011 | Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | |||
38 Tahun 2011 | SUNGAI | |||
39 Tahun 2011 | Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sekretariat Negara | 1. pdf 2. lampiran pdf | ||
40 Tahun 2011 | Pembinaan, Pendampingan, Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi | 1. pdf | ||
41 Tahun 2011 | Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan | 1. pdf | ||
42 Tahun 2011 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara | |||
43 Tahun 2011 | Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama | |||
*Sebaiknya mengunduh dengan menggunakan Google chrome | ||||
Sumber : http :// mahkamahkonstitusi.go.id |
Selasa, 01 November 2011
Peraturan pemerintah Tahun 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar